Yurisprudensi Alat Bukti Saksi

1. Putusan MA-RI No.191.K/Sip/1962, tanggal 10 Oktober 1962 :
   

   Berapa banyak Saksi Ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
   

2. Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957 : Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR;
   

   Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan- tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian;
   

3. Putusan MA-RI No.300.K/Sip/1973, tanggal 10 April 1973 :
   

   Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 146 ayat (1) HIR, sedang saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri;
   

4. Putusan MA-RI No.140.K/Sip/1974, tanggal 6 Januari 1976 :
   

   Bekas suami menurut Hukum Acara yang berlaku (pasal 172 RBg) tidak boleh di dengar sebagai saksi;
   

5. Putusan MA-RI No.84.K/Sip/1975, tanggal 25 Juni 1973 :
   

   Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR harus dikesampingkan;
   

6. Putusan MA-RI No.1409.K/Sip/1975, tanggal 12 Mei 1976 :
   

   Bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa HM. Tohir selaku saksi di luar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung Penggugat/Terbanding;
   

   Bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) HIR Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi di luar sumpah terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang;
   

   Bahwa terhadap H.M. Tohir tesebut seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) sub 1 HIR;
   

   Bahwa oleh karena itu keterangan HM. Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut Undang-Undang;
   

7. Putusan MA-RI No.90.K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975 :
   

   Karena keterangan-keterangan dari Ambu Samilin diberikan tidak dibawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.
   

8. Putusan MA-RI No.218.K/Sip/1956, tanggal 12 Juni 1957 :
   

   Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dari lawannya di dengar sebagai saksi;
   

9. Putusan MA-RI No.731.K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1976 :
   

   Dalam Berita Acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus;
   

• Hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) RID (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan;
  
• Ration dari Pasal 144 ayat (1) RID ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sma mengenai sesuatu hal;